Butir-Butir Kebijakan Pengembangan Industri

Butir-Butir  Kebijakan Pengembangan Industri

Dengan memperhatikan pentingnya wawasan dan pola pikir dan bertolak dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sampai saat ini, potensi yang dimiliki bangsa dan Negara Indonesia, serta lingkungan strategis saat itu dan kecenderungan perkembangannya, sembari memperhatikan kelestarian lingkungan, maka digariskan kebijakan pola pengembangan industri nasional sebagai berikut:

Kebijakan strategis utama

Kebijakan strategis utama berupa pola pengembangan Industri Nasional yang terdii dari 6 butir kebijakan sebagai berikut:

• Pendalaman struktur industri

Yang perlu dilakukan adalah pengembangan industri yang sejauh mungkin dikaitkan dengan sector ekonomi lainnya; upaya ini untuk dapat mengembangkan idustri hulu, antara, menengah, dan kecil. Dengan demikian langkah ini dapat memperdalam struktur industri nasional. Apabila didalam neeri tidak terdapat  bahan baku, maka bahan baku tersebut dapat diimpor, asalkan bahan baku tersebu tersedia secara memadai diluar negeri seperti kapas, gandum, garam industri, kulit. Selain itu, harus diupayakan agar bahan baku tersebut juga dapat diperoleh dari beberapa Negara sehingga tidak akan terjadi ketergantungan pada satu-dua Negara penghasil saja.

• Pengembangan industri permesinan dan elektonika

Kebijakan kedua adalah pengembangan industri permesinan, mesin peralatan pabrik, mesin-mesin listrik, elektronika, utamanya yang mempunyai pasar yang jeas dan berulang – baik dalam negeri maupun ekspor – dan berkembang, melalui penerapan standard an penguasaan rangcang bangun dan perekayasaan, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Upaya pengembangan teknologi masih sanat berat kita lakukan dan bahkan sebagian besar industri di negeri kita belum mampu melakukannya, karena itu upaya litbang terapan harus kita dorong, dengan pemberian fasilitas fiscal.

• Pengembangan industri kecil

Khusus dalam sektor industri kecil, setiap tahun selalu tumbuh dan berkemabgn usaha kecil, walaupun sebagian besar lemah. Tumbuh dan berkembangnya ini perlu kita kita syukuri dn karenanya kita harus memantapkan system pembinaannya, antara lain dengan penekanan pemecahan masalah pemasaran melalui kemitraan. Serta bimbingan teknis dan permodalan dengan dukungan perbankan.

• Pengembangan ekspor hasil industri.

Pengembangan ekspor hasil industri dengan upaya meningkatkan daya saing secara kontinyu agar peranan ekspor hasil industri semakin meningkat. Pengembangan ekspor hasil industri dilandaai atas pola broad based/spectrum.

• Pengembangan litbang terapan, rancang bangun dan perekayasaan, serta perangkat lunak

Kebijakan lain yang diperlukan adalah Pengembangan litbang terapan, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengembangan sistem perangkat lunak lainnya dalam arti luas, baik untuk pembuatan mesin, mesin peralatan pabrik, pembuatan pabri secar utuh, maupun untuk mengembangkan industri elektronika.

• Pengembangan kewiraswastaan dan tenga profesi

Hal terakhir dalam arah kebijakan strategi utama adalah perlunya pengembangan kewiraswastaan dan tenaga profesi termasuk para manajer, enaga ahli, tenaga trampil, terdidik, dan sebagainya.

Kebijakan strategis penunjang

Perlunya peletakan landasan hukum dan peraturan perundang undangan untuk mengatur, membina, dan mengembagnkan industri nasional. (UU Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya).

1. Diadakannya pengelompokkan industri nasional dalam tiga kelompok utama, yaitu industri dasar, Aneka Industri, dan Industri Kecil, lengkap misi, pilihan penggunaan pendekatan, apakah padat karya atau padat modal, sehingga memudahkan penggunaanya.
2. Ditingkatkannya pelaksanaan program keterkaitan secara luas dan saling menguntungkan, saling menunjang baik antara industri kecil, industri menengah, dan industi besar. Antar Industri Hilir, Industri antara, dan Industri Hulu maupun antara sektor ekonomi dengan sektor lainnya. Supaya pelaksanaan program keterkaitan ini akan mampu meningkatkan nilai tambah dan diharapkan secara bertahap dapat memperkokoh dasar – dasar bagi perkembangan perekonomian nasional.
3. Pemanfaatan secara efektif pasar dalam negeri yang dapat merupakan landasan kuat untuk pelaksaan program ekspor.
4. Peningkatan kemampuan dunia usaha.